Kelebihan PT Dan 7 Syarat Dalam Melakukan Pendirian PT Baru

Sebuah perusahaan atau PT bisa menjadi suatu wadah yang bisa digunakan untuk bertindak dan melangsungkan transaksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan apabila anda tertarik untuk melakukan pendirian PT baru maka anda harus mengenal terlebih dahulu yang disebut dengan PT. Jika pemilik usaha memiliki modal yang cukup besar, maka lebih baik memiliki usaha berbadan hukum. Dengan begitu segala transaksi dan kegiatan operasional bisa dilakukan dengan baik dan juga aman sehingga konsumen tidak perlu khawatir.

Berikut adalah kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki oleh PT.

1.    Bentuk persekutuan dari beberapa orang yang sudah berbadan hukum

2.    Merupakan kumpulan saham atau modal

3.    Kekayaan perusahaan dan pribadi terpisah

4.    Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham terbatas

5.    Fungsi pengurus dan pemegang saham terpisah

6.    Adanya komisaris sebagai pengawas


Dalam pendirian PT yang tertutup atau PT biasa, dasar hukumnya mengacu kepada Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk PT terbuka atau PT yang sudah go public maka dasar hukumnya sedikit berbeda, yaitu mengacu kepada Undang-Undang no 40 tahun 2007 dan juga Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dan PT Persero mengacu kepada Undang-Undang no 9 tahun 1968 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara juncto PP no 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.


Untuk PT biasa, syarat-syaratnya seperti yang sudah dijelaskan di Undang-Undang n0 40 tahun 2007. Berikut adalah syarat-syaratnya.

1.    Didirikan oleh minimal 2 orang (pasal 7 ayat 1)

2.    Menggunakan akta notaris dengan bahasa Indonesia

3.    Pendiri harus mendapatkan bagian dari saham (pasal 7 ayat 2 dan 3)

4.    Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan harus diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)

5.    Memiliki modal dasar setidaknya Rp 50.000.000 dan 25% dari modal dasar harus disetor (Pasar 32 dan Pasal 33)

6.    Harus ada setidaknya 1 orang komisaris dan 1 orang direktur (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3)

Pemegang saham harus seorang WNI